PP Waralaba No.42 Tahun 2007 Menuai Pro Kontra

Monday, July 23, 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang baru saja dikeluarkan Departemen Perdagangan menggantikan PP No 16 Tahun 1977 menuai pro kontra di kalangan pemerhati dan praktisi bisnis waralaba.

Betapa tidak, PP No 42 tahun 2007 yang baru saja ditandatangani presiden tersebut ada beberapa pasal yang mengatur dengan tegas tentang waralaba di Indonesia. Di antaranya pasal 3 yang mengharuskan setiap bisnis waralaba harus bisa memenuhi syarat dan membuktikan profitabilitas dan keunikan usahanya, serta prototipe usahanya sudah berjalan dan sukses, dan pasal 10 yang berisi pemberi waralaba (pewaralaba) dan penerima waralaba (terwaralaba) harus mendaftarkan usahanya ke Departemen Perdagangan paling lambat satu tahun sejak PP No.42./2007 di berlakukan (23 Juli 2007). Bila tidak mendaftarkan maka dikenakan sanksi administrative berupa denda Rp 100 juta atau pencabutan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba).

Zainal Arifin, Direktur Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan, Departamen Perdagangan mengatakan, syarat waralaba serta sanksi denda bagi pewaralaba dan terwaralaba yang tidak mendaftarkan diri memang baru ada di PP No. 42/2007. Tujuannya adalah untuk mendidik dan menertibkan para pengusaha waralaba di Indonesia agar patuh kepada peraturan.

Dijelaskan, PP No.42/2007 selain untuk mendidik dan menertibkan juga untuk memberdayakan waralaba lokal agar bisa berkiprah dan bersaing dengan waralaba asing. Karena memang, sejauh ini bisnis franchise di Indonesia yang paling dominan adalah asing. Berbeda dengan di Philipina, negaranya yang lebih kecil dari Indonesia tetapi memiliki sekitar 1000 franchise lokal. “PP baru ini sekaligus sebagai upaya untuk pemberdayaan franchise lokal,” ujarnya kepada Majalah Info Franchise beberapa waktu lalu.

Mengerem peluang bisnis berkedok waralaba
Menanggapi PP baru, Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia menyatakan persetujuan ataupun tidak persetujuannya terhadap PP No.42/2007. Meski begitu menurut penilaian Anang, PP tersebut sangat efektif dalam menata bisnis waralaba di Indonesia untuk menjadi lebih baik asalkan ada pembinaan dari pemerintah. Karena bagaimanapun juga kalau sebatas hanya peraturan tidak akan berjalan efektif.

“Efektif tidaknya PP sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan PP itu maka pemerintah juga harus konsekuen. Ibaratnya, jangan lempar batu sembunyi tangan,” imbuh Anang.
Dijelaskan, masyarakat indonesia terbilang masih sangat sulit untuk ‘beretika’ karena itu, kehadiran PP baru tersebut sudah selayaknya karena memang Indonesia menganut ektrem seperti di AS di mana pemerintah yang mengatur waralaba.

Ditambahkan, ketentuan yang terdapat dalam PP No.42/2007 terutama pasal 3 dan pasal 8 sebenarnya hal lumrah dalam franchise karena memang usaha franchise harus seperti itu. “Dalam franchise hal itu sudah seharusnya ada,” terang Anang. Dan keberadaan pasal-pasal tersebut lanjut Anang, minimal bisa mengerem pertumbuhan peluang bisnis yang mengatasnamakan waralaba. “Dampaknya, akan banyak BO yang tidak menyebut dirinya franchise lagi,” imbuhnya lagi.

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh Amir Karamoy, Ketua Dewan Pengarah WALI. Dalam siaran pers yang diterima Majalah Info Franchise, Amir sangat menghargai maksud baik pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap waralaba di Indonesia. Namun demikan, ada beberapa hal dalam PP No.42/2007 yang substansinya mengandung kontroversi. Salah satunya adalah pasal 3.

Disatu sisi pemerintah ingin memberdayakan pengusaha kecil dan menengah sebagai pemberi waralaba yang handal dan memiliki daya saing di dalam maupun luar negeri, namun di sisi lain PP baru itu sangat memberatkan franchise kecil karena secara implisit maupun eksplisit pada pasal 3 hanya bisa dipenuhi perusahaan menengah dan besar. Usaha kecil hampir tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria tersebut. “Kriteria pasal 3 terlalu berat sehingga memberatkan franchise kecil,” tegasnya.

Lantas bagaimana para franchisor, franchisee dan BO mensikapinya?
Iwansja Gunawan, franchisor Veneta mengatakan, secara umum PP yang digulirkan pemerintah cukup bagus menjadikan bisnis waralaba di Indonesia menjadi lebih baik. Dan Veneta system merasa tidak masalah dengan pasal-pasal yang ada karena memang sedari awal sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Senada juga dilontarkan Iwan Rizal, Chairman AFLN di Indonesia.
Menurutnya, selama peraturannya mengharuskan begitu tidak masalah. Terpenting mekanisme kewajiban pendaftaran bagi franchisor dan franchisee jangan sampai ada pungutan yang tidak-tidak. “Kalau memang peraturannya harus begitu sih kita tidak ada masalah,” kata Iwan.

Komentar sama juga ungkapkan Didit Setiadi, PR Manager Alfamart.
Didit mengatakan, keberadaan PP No.42/2007 sangat penting sebagai filter untuk membatasi maraknya peluang bisnis atau waralaba yang eksistensi usahanya belum terbukti. Dengan PP terbaru tersebut diharapkan mampu menjamin hak-hak terwaralaba yang telah menanamkan modalnya dan menertibkan peluang bisnis yang tidak layak usaha.

I Nyoman Sunaryana, salah satu franchisee Edam Burger juga demikian.
Menurut Nyoman PP yang baru dikeluarkan pemerintah sangat positif untuk menata sekaligus mengembangkan usaha kecil di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk menata semua usaha kecil di Indonesia agar berkembang menjadi lebih baik.

Pendapat berbeda dikemukakan Anthonius Thedy, franchisor TX Travel.
Menurut Anton PP yang baru di keluarkan akan sulit dilaksanakan karena tidak didukung oleh semua unsur. Terlebih lagi pasal-pasal yang ada sangat mempersulit industri franchise secera keseluruhan bukannya memajukannya.

Seyogyanya, lanjut Anton, pemerintah men-support industri franchise meniru seperti di Malaysia atau Singapura di mana pelaku bisnis franchise yang unggul diberi modal untuk lebih mengembangkan bisnisnya. “Bukan malah dipersulit dan membuat celah yang ujung-ujungnya ke biaya,” ujarnya.

Anton menambahkan, PP yang baru memang betul bisa menata bisnis waralaba di Indonesia menjadi lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan apakah semua sudah siap dengan ketentuan itu?.

PP Waralaba (pasal dan ayat terpilih)
Pasal 1(1)
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 3
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Pasal 8
Pemberi waralaba (franchisor, pewaralaba) wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba (franchisee, terwaralaba) secara berkesinambungan.

Pasal 9
(1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.

(2) Pemberi waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setepat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Pasal 10
(1) Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.

Pasal 11
(1) Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pasal 16
(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan (Pasal 8, 10, dan/atau 11).

(2) Sanksi dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. denda; dan/atauc. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Pasal 17
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan.

(2) Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 18
(1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus atau penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba setelah diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.

(2) Denda dikenakan paling banyak Rp100 juta.

(3) Sanksi admiistratif berupa pencabutan STPW dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada penerima waralaba (Pasal 8) setelah diterbitkannya surat peringatan ketiga.

Pasal 19
(1) Perjanjian waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan PP ini harus didaftarkan.
(2) Pendaftaran dilakukan paling lambat setahun sejak tanggal berlakunya PP ini.

Sumber: hukum online
Read more...

PP Waralaba Akhirnya Terbit

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang waralaba dalam rangka menertibkan tertib usaha waralaba.

PP nomor 42 tahun 2007 tersebut sebenarnya telah ditanda-tangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2007.

Namun oleh pihak Departemen Perdagangan baru diterbitkan pekan ini. Peraturan ini otomatis mencabut PP nomer 16 tahun 1997 tentang waralaba.

Dalam pengumuman depdag Senin (1/10/2007), PP tersebut berbunyi, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Kriteria waralaba memiliki ciri khas usaha, terbukti memberikan keuntungan, memiliki standar pelayangan barang atau jasa, mudah diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Waralaba dapat terselenggara berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba berdasarkan hukum di Indonesia.

Perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memuat klausul nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban semua pihak, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian tersebut juga memberi hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain.

Pemberi waralaba wajib memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang berisi data identitas, legalitas usaha, sejarah kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua tahun terakhir.

Pemberi waralaba juga wajib memberikan pembinaan, pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Selain itu pemberi waralaba juga wajib mendaftarkan prospektus penawaran walaba sebelum membuat perjanjian dengan penerima waralaba.

Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba dengan mengajukan ke Menteri Perdagangan lalu Menteri menertibkan surat tanda pendaftaran waralaba apabila permohonan pendaftarnan waralaba telah memenuhi syarat.
Surat tanda pendaftaran waralaba berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, proses ini tidak dipungut biaya.

Menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi maupun penerima waralaba yang melanggar ketentuan.
Sanksi berupa peringatan tertulis, denda paling besar Rp 100 juta maupun pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) serta bantuan perkuatan modal. (arn/ir)

Sumber: detikfinance Read more...

Indomaret: Size Does Matter

Friday, July 20, 2007

Ekspansi peritel minimarket kian dibatasi. Namun, mereka menemukan cara-cara baru untuk tetap bisa mengembangkan usahanya. Mulai dari mencari mitra baru, memberi advis ke peritel tradisional, sampai menjual gerai ke investor.

Jikalau Anda terburu-buru berangkat ke kantor dan belum sempat sarapan, mampirlah ke gerai Indomaret. Di gerai ini Anda bisa mendapatkan secangkir kopi, roti, atau nasi goreng hangat. Setelah membayar ke kasir, pengganjal perut ini bisa Anda nikmati di perjalanan atau sambil duduk sejenak di kafetaria mini.

“Ini bukan sekadar konsep. Kami sudah mencobanya di beberapa gerai,” ungkap Laurentius Tirta Widjaja, direktur operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Untuk sementara baru warga Ancol dan Utan Kayu yang bisa menikmati fresh bakery dan minuman hangat dari Say Bread, sebuah toko kue asal Perancis yang digandeng Indomaret untuk memperluas lini usaha. Adapun nasi atau mi goreng siap saji baru ditawarkan di Jl. Jaksa dan Gedung Arthaloka, Jakarta Selatan. Harapannya, jumlah gerai yang menyediakan makanan siap santap akan berlipat di akhir tahun.

Sedari didirikan pada 1988, minimarket besutan anak negeri ini tumbuh cukup signifikan. Dari sisi jumlah, Indomaret menjadi pionir dengan 2.063 gerai per Mei 2007. Dari jumlah itu, sebanyak 1.205 gerai dikelola Indomaret, sementara 858 toko sisanya dijalankan dengan sistem waralaba. “Kami tidak puas begitu saja. Apalagi ada rencana regulasi yang membuat kami harus berpikir strategis,” kata Laurentius, yang menargetkan membangun satu gerai setiap hari, sepanjang tahun.

Semula, Indomaret didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan buruh pabrik di kawasan industri Ancol Barat. Para buruh itu kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari di sekitar area pabrik, terutama di pagi dan malam hari, karena toko kelontong yang dikelola warga setempat kala pagi hari belum buka, atau malamnya malah sudah tutup. Maka, lahirlah ritel modern di area ini. Barang yang dijajakan pun dulu hanya sebatas groceries.


Namun, seiring dengan pertumbuhan laba dan jumlah gerai, item barang pun bertambah. Kini, gerai Indomaret di seluruh Nusantara menjajakan makanan, air minum galon, buah, mainan, dan bahkan pulsa prabayar (elektronik) serta gas. Ke depan, selain menambah divisi fresh food, mereka akan merambah jasa laundry bernama Indolaundry, dan menjual produk fashion.

Laurentius mengelak kalau Indomaret akan ”naik kelas” ke jenjang midimarket, bukan lagi minimarket. Menurut dia, mengubah konsep hanya akan membuat konsumen bingung. ”Kami ahli di format mini, bukan midi, super, atau hiper. Menurut saya, yang harus diubah adalah content, bukan space,” tegas dia. Lelaki ini bersikukuh gerai berukuran 200 meter persegi (dua ruko) cukup untuk membuat sebuah one-stop shopping di lingkungan perumahan penduduk.

Keputusan Indomaret ini bertolak belakang dengan langkah yang diambil PT Alfa Retailindo Tbk., yang membuka gerai Alfa Midimart. Ukurannya lebih kecil dibanding Alfa Supermarket dan hipermarket Alfa Toko Gudang Rabat, tetapi lebih besar daripada Alfa Minimart.

Win-Win Solution
Pemain di arena minimarket makin ramai dengan hadirnya OrangeMart dari Grup Ramayana. Melengkapi ingar-bingar ini, bakal masuk 7Eleven, dan Circle K yang buka 24 jam nonstop. Akan tetapi, kini Pemda DKI Jakarta malah melarang pembukaan ritel minimarket baru di wilayahnya. Langkah serupa dilakukan di sejumlah daerah. Alasannya, minimarket membuat ritel tradisional gulung tikar.


Tentu saja pihak peritel modern menolak tudingan itu. ”Ritel tradisional tidak terdesak, hanya tingkat pertumbuhan mereka tak secepat ritel modern,” kelit Ignatius Didit Setiadi, corporate communication manager PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart).

Merujuk hasil riset ACNielsen, selama 2005–2006 pertumbuhan ritel modern mencapai 23,8%, sementara ritel tradisional hanya 9,6%. Ini membuat seakan-akan ritel tradisional kalah. Padahal, menurut Didit, pertarungan ”berdarah-darah” antara ritel modern versus ritel tradisional hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta, tidak di seluruh Nusantara. Padahal, Indonesia tidak hanya sebatas Jakarta.

Yongky Surya Susilo, direktur ritel & pengembangan bisnis ACNielsen Indonesia, menawarkan solusi, yaitu peritel modern membantu peritel tradisional untuk naik kelas. Caranya, membantu meng-upgrade sistem manajemen dan distribusi barang. Hanya sebagian kecil dari pemilik toko kelontong mengetahui dengan pasti kebutuhan konsumen. Selebihnya cuma mengandalkan perkiraan. Alhasil, tak jarang barang mangkrak di rak toko.


Lalu, tak ada pencatatan inventori yang bagus—apalagi komputer di meja kasir yang dilengkapi sistem informasi real time—dan konsumen tak bisa memilih sendiri barangnya. Ini membuat toko kelontong terlihat ”kuno”, sehingga kalah bersaing. ”Pelajari dan tiru apa yang dilakukan ritel modern,” usul Yongky, dalam hasil riset Indonesia Shopper Trends 2007.

Peritel modern cepat tanggap. Baik Indomaret maupun Alfamart menangkap kondisi ini sebagai peluang bisnis. Maka, mereka menawarkan program pengembangan manajemen kepada mitra toko kelontong. Bahkan, pihak Indomaret menawarkan bantuan modal yang harus dikembalikan sesuai perjanjian. Supaya lebih trendy, toko-toko kelontong itu juga berganti nama. Meski demikian, ada toko yang tak mau mengganti nama. ”Bukan masalah, asal ada tulisan kecil 'Mitra Indomaret' di bawah nama toko mereka,” ucap Laurentius, sembari tersenyum. Hasilnya, ada brand OMI, Niagamart, dan Agrimart.

Konsep kemitraan ini berbeda dengan waralaba. Di kemitraan terjadi transfer of knowledge. Namun, tentu tak ada makan siang gratis. Indomaret tentu tak begitu saja berbagi pengalaman. Lanjut Laurentius, mitra harus mengambil barang dan memakai jalur distribusi Indomaret. Harapannya, para mitra akan menjadi pewaralaba di kemudian hari.

Mengomentari hal ini, Tutum Rahanta, sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), berujar, ”Perusahaan mengejar margin volume yang didapat dari pabrikan. Ketika terjadi pembatasan, mereka harus mencari jalan agar semua berjalan semestinya.” Peritel modern senang karena volume barang yang terjual makin banyak tanpa harus menambah gerai, sementara peritel tradisional senang karena ada perbaikan manajemen dan layanan toko. Win-win solution, bukan?

Sementara itu, untuk sistem pengelolaan dana, peritel modern menawarkan konsep takeover, menjual toko yang pasarnya telah terbentuk (beromzet minimal Rp7 juta per hari—Red.) kepada investor. Sebagai goodwill, perusahaan mendapat dana segar dari investor senilai Rp150–500 juta per toko. ”Cara ini lebih aman ketimbang meminjam uang dari bank,” nilai Susanto, ketua umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI). Setidaknya, hampir separo dari total gerai waralaba Indomaret berasal dari hasil takeover.

Di lain sisi, investor mengeluarkan dana lebih rendah ketimbang harus memulai sistem waralaba, yang membutuhkan dana minimal Rp300 juta. Selain itu, tanpa bersusah payah, investor akan mendapat imbal hasil dengan nilai tetap tiap bulan. Nilainya? “Pasti di atas suku bunga deposito,” tegas Laurentius. Meski demikian, dia menolak tudingan peritel kini telah beralih rupa sebagai perusahaan investasi. Sebab, para investor ini dianggap sebagai pewaralaba yang berkewajiban membayar franchise fee dan biaya maintenance, serta tetap ikut payback period 45 bulan.

Menurut Kustarjono Prodjolalito, pengamat ritel, menjual gerai yang telah eksis kepada investor tetap menempatkan perusahaan sebagai peritel, bukan perusahaan investasi. “Hanya bentuknya berubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman,” tutur mantan direktur eksekutif Aprindo itu.

Begitulah, kian ketatnya peraturan tak membuat para peritel minimarket ini hilang akal untuk terus mengembangkan usahanya. Mereka mampu menerobos batas-batas bisnis ritel. Mereka memasuki kawasan “beyond retail”. Demi menjaga roda bisnis terus berputar, pengusaha memang harus berpikir kreatif guna menemukan gebrakan baru, atau memoles cara lama agar terlihat lebih menarik.


wartaekonomi.com
Read more...