PP Waralaba No.42 Tahun 2007 Menuai Pro Kontra

Monday, July 23, 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang baru saja dikeluarkan Departemen Perdagangan menggantikan PP No 16 Tahun 1977 menuai pro kontra di kalangan pemerhati dan praktisi bisnis waralaba.

Betapa tidak, PP No 42 tahun 2007 yang baru saja ditandatangani presiden tersebut ada beberapa pasal yang mengatur dengan tegas tentang waralaba di Indonesia. Di antaranya pasal 3 yang mengharuskan setiap bisnis waralaba harus bisa memenuhi syarat dan membuktikan profitabilitas dan keunikan usahanya, serta prototipe usahanya sudah berjalan dan sukses, dan pasal 10 yang berisi pemberi waralaba (pewaralaba) dan penerima waralaba (terwaralaba) harus mendaftarkan usahanya ke Departemen Perdagangan paling lambat satu tahun sejak PP No.42./2007 di berlakukan (23 Juli 2007). Bila tidak mendaftarkan maka dikenakan sanksi administrative berupa denda Rp 100 juta atau pencabutan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba).

Zainal Arifin, Direktur Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan, Departamen Perdagangan mengatakan, syarat waralaba serta sanksi denda bagi pewaralaba dan terwaralaba yang tidak mendaftarkan diri memang baru ada di PP No. 42/2007. Tujuannya adalah untuk mendidik dan menertibkan para pengusaha waralaba di Indonesia agar patuh kepada peraturan.

Dijelaskan, PP No.42/2007 selain untuk mendidik dan menertibkan juga untuk memberdayakan waralaba lokal agar bisa berkiprah dan bersaing dengan waralaba asing. Karena memang, sejauh ini bisnis franchise di Indonesia yang paling dominan adalah asing. Berbeda dengan di Philipina, negaranya yang lebih kecil dari Indonesia tetapi memiliki sekitar 1000 franchise lokal. “PP baru ini sekaligus sebagai upaya untuk pemberdayaan franchise lokal,” ujarnya kepada Majalah Info Franchise beberapa waktu lalu.

Mengerem peluang bisnis berkedok waralaba
Menanggapi PP baru, Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia menyatakan persetujuan ataupun tidak persetujuannya terhadap PP No.42/2007. Meski begitu menurut penilaian Anang, PP tersebut sangat efektif dalam menata bisnis waralaba di Indonesia untuk menjadi lebih baik asalkan ada pembinaan dari pemerintah. Karena bagaimanapun juga kalau sebatas hanya peraturan tidak akan berjalan efektif.

“Efektif tidaknya PP sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan PP itu maka pemerintah juga harus konsekuen. Ibaratnya, jangan lempar batu sembunyi tangan,” imbuh Anang.
Dijelaskan, masyarakat indonesia terbilang masih sangat sulit untuk ‘beretika’ karena itu, kehadiran PP baru tersebut sudah selayaknya karena memang Indonesia menganut ektrem seperti di AS di mana pemerintah yang mengatur waralaba.

Ditambahkan, ketentuan yang terdapat dalam PP No.42/2007 terutama pasal 3 dan pasal 8 sebenarnya hal lumrah dalam franchise karena memang usaha franchise harus seperti itu. “Dalam franchise hal itu sudah seharusnya ada,” terang Anang. Dan keberadaan pasal-pasal tersebut lanjut Anang, minimal bisa mengerem pertumbuhan peluang bisnis yang mengatasnamakan waralaba. “Dampaknya, akan banyak BO yang tidak menyebut dirinya franchise lagi,” imbuhnya lagi.

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh Amir Karamoy, Ketua Dewan Pengarah WALI. Dalam siaran pers yang diterima Majalah Info Franchise, Amir sangat menghargai maksud baik pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap waralaba di Indonesia. Namun demikan, ada beberapa hal dalam PP No.42/2007 yang substansinya mengandung kontroversi. Salah satunya adalah pasal 3.

Disatu sisi pemerintah ingin memberdayakan pengusaha kecil dan menengah sebagai pemberi waralaba yang handal dan memiliki daya saing di dalam maupun luar negeri, namun di sisi lain PP baru itu sangat memberatkan franchise kecil karena secara implisit maupun eksplisit pada pasal 3 hanya bisa dipenuhi perusahaan menengah dan besar. Usaha kecil hampir tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria tersebut. “Kriteria pasal 3 terlalu berat sehingga memberatkan franchise kecil,” tegasnya.

Lantas bagaimana para franchisor, franchisee dan BO mensikapinya?
Iwansja Gunawan, franchisor Veneta mengatakan, secara umum PP yang digulirkan pemerintah cukup bagus menjadikan bisnis waralaba di Indonesia menjadi lebih baik. Dan Veneta system merasa tidak masalah dengan pasal-pasal yang ada karena memang sedari awal sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Senada juga dilontarkan Iwan Rizal, Chairman AFLN di Indonesia.
Menurutnya, selama peraturannya mengharuskan begitu tidak masalah. Terpenting mekanisme kewajiban pendaftaran bagi franchisor dan franchisee jangan sampai ada pungutan yang tidak-tidak. “Kalau memang peraturannya harus begitu sih kita tidak ada masalah,” kata Iwan.

Komentar sama juga ungkapkan Didit Setiadi, PR Manager Alfamart.
Didit mengatakan, keberadaan PP No.42/2007 sangat penting sebagai filter untuk membatasi maraknya peluang bisnis atau waralaba yang eksistensi usahanya belum terbukti. Dengan PP terbaru tersebut diharapkan mampu menjamin hak-hak terwaralaba yang telah menanamkan modalnya dan menertibkan peluang bisnis yang tidak layak usaha.

I Nyoman Sunaryana, salah satu franchisee Edam Burger juga demikian.
Menurut Nyoman PP yang baru dikeluarkan pemerintah sangat positif untuk menata sekaligus mengembangkan usaha kecil di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk menata semua usaha kecil di Indonesia agar berkembang menjadi lebih baik.

Pendapat berbeda dikemukakan Anthonius Thedy, franchisor TX Travel.
Menurut Anton PP yang baru di keluarkan akan sulit dilaksanakan karena tidak didukung oleh semua unsur. Terlebih lagi pasal-pasal yang ada sangat mempersulit industri franchise secera keseluruhan bukannya memajukannya.

Seyogyanya, lanjut Anton, pemerintah men-support industri franchise meniru seperti di Malaysia atau Singapura di mana pelaku bisnis franchise yang unggul diberi modal untuk lebih mengembangkan bisnisnya. “Bukan malah dipersulit dan membuat celah yang ujung-ujungnya ke biaya,” ujarnya.

Anton menambahkan, PP yang baru memang betul bisa menata bisnis waralaba di Indonesia menjadi lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan apakah semua sudah siap dengan ketentuan itu?.

PP Waralaba (pasal dan ayat terpilih)
Pasal 1(1)
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 3
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Pasal 8
Pemberi waralaba (franchisor, pewaralaba) wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba (franchisee, terwaralaba) secara berkesinambungan.

Pasal 9
(1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.

(2) Pemberi waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setepat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Pasal 10
(1) Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.

Pasal 11
(1) Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pasal 16
(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan (Pasal 8, 10, dan/atau 11).

(2) Sanksi dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. denda; dan/atauc. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Pasal 17
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan.

(2) Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 18
(1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus atau penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba setelah diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.

(2) Denda dikenakan paling banyak Rp100 juta.

(3) Sanksi admiistratif berupa pencabutan STPW dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada penerima waralaba (Pasal 8) setelah diterbitkannya surat peringatan ketiga.

Pasal 19
(1) Perjanjian waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan PP ini harus didaftarkan.
(2) Pendaftaran dilakukan paling lambat setahun sejak tanggal berlakunya PP ini.

Sumber: hukum online

0 comments: