Bisnis Waralaba Semakin Marak

Wednesday, August 15, 2007

Dibutuhkan Jaminan Usaha bagi Pelaku Bisnisnya

Usaha waralaba atau franchise dan peluang bisnis atau business opportunity di Jawa Barat kian marak. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah pengusaha yang menawarkan bisnisnya secara waralaba serta tingginya minat pasar.
Sayangnya, jaminan usaha bagi pewaralaba dan terwaralaba masih belum terlindungi.

Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar, Selasa (14/8), jumlah waralaba lokal di Indonesia semakin banyak, mencapai 450 jenis produk usaha hingga awal 2007. Namun, dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat usaha sebagai bisnis waralaba hanya 15 persen atau sekitar 50-60 jenis usaha. Sisanya lebih bersifat peluang bisnis yang memiliki risiko lebih besar.

"Meski banyak yang menawarkan bisnis waralaba, yang sebenarnya ditawarkan itu adalah peluang bisnis. Belum banyak jumlah waralaba lokal di Indonesia karena mereka harus bisa membuktikan track record bisnisnya, punya keunikan, dan sukses," kata Anang.

Bermunculannya peluang bisnis dan waralaba dianggap hal yang menguntungkan bagi pewaralaba (franchisor) maupun terwaralaba (franchisee). Sebab, kata Sekretaris Program Studi Manajemen Universitas Widyatama Iwan Ridwansyah, dengan mengalirnya dana dari terwaralaba, pewaralaba bisa memperluas usaha dengan menjual sistem bisnis dan merek dagangnya.

Sementara bagi terwaralaba, sistem waralaba merupakan bentuk jalan pintas pengelolaan usaha yang tidak dimulai dari nol (awal). Bahkan, waralaba merupakan salah satu bentuk investasi menjanjikan di tengah bentuk investasi dari perbankan yang saat ini semakin rendah bunganya.

Namun, kata Iwan, fenomena bermunculannya peluang-peluang bisnis yang ditawarkan dalam bentuk waralaba itu lebih dipicu kelonggaran aturan pemerintah yang mengatur sistem bisnis atas dasar waralaba. Hingga kini belum ada aturan tegas yang menjamin pewaralaba dan terwaralaba memperoleh keuntungan yang optimal.

"Fenomena pengusaha menawarkan peluang usaha dengan mengatasnamakan waralaba lebih dikarenakan kiat untuk membesarkan usahanya, tapi tidak memberikan jaminan usaha bagi franchisee. Akibatnya, banyak peluang usaha yang ditawarkan tidak memberikan keuntungan bagi franchisee-nya dan malah bangkrut," ujar Iwan. Jaminan

Anang mengatakan, baru saja dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu PP No 16/1997. Munculnya PP terbaru itu dipastikan mampu mengerem pertumbuhan peluang bisnis yang mengatasnamakan waralaba.
Sebab, setiap bisnis waralaba harus bisa memenuhi syarat dan membuktikan profitabilitas dan keunikan usahanya, serta prototipe usahanya sudah berjalan dan sukses. Terlebih lagi untuk pewaralaba, harus memberikan bimbingan dan pelatihan pemasaran yang berkesinambungan. "Jika peluang bisnis yang mengaku waralaba tapi tidak memberikan bimbingan, mereka bisa dituntut," papar Anang.

Keberadaan PP No 42/2007, menurut Manajer Humas Alfamart Didit Setiadi, adalah filter untuk membatasi maraknya peluang bisnis atau waralaba yang eksistensi usahanya belum terbukti. Harapannya, PP mampu menjamin hak-hak terwaralaba sebagai investor yang menanamkan modalnya kepada pewaralaba dan menertibkan peluang bisnis yang tidak layak usaha.

Bagi pewaralaba, PP itu diharapkan menjadi panduan untuk lebih berhati-hati dalam memasarkan bisnisnya dan menjadi acuan untuk membenahi sistem usahanya. Akan tetapi, Didit menyayangkan, PP tersebut belum mencantumkan sanksi yang dibebankan kepada pewaralaba ataupun terwaralaba yang melanggar kesepakatan bersama. (THT)

Sumber: Kompas

0 comments: