PP Waralaba Akhirnya Terbit

Monday, July 23, 2007

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang waralaba dalam rangka menertibkan tertib usaha waralaba.

PP nomor 42 tahun 2007 tersebut sebenarnya telah ditanda-tangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2007.

Namun oleh pihak Departemen Perdagangan baru diterbitkan pekan ini. Peraturan ini otomatis mencabut PP nomer 16 tahun 1997 tentang waralaba.

Dalam pengumuman depdag Senin (1/10/2007), PP tersebut berbunyi, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Kriteria waralaba memiliki ciri khas usaha, terbukti memberikan keuntungan, memiliki standar pelayangan barang atau jasa, mudah diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Waralaba dapat terselenggara berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba berdasarkan hukum di Indonesia.

Perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memuat klausul nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban semua pihak, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian tersebut juga memberi hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain.

Pemberi waralaba wajib memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang berisi data identitas, legalitas usaha, sejarah kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua tahun terakhir.

Pemberi waralaba juga wajib memberikan pembinaan, pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Selain itu pemberi waralaba juga wajib mendaftarkan prospektus penawaran walaba sebelum membuat perjanjian dengan penerima waralaba.

Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba dengan mengajukan ke Menteri Perdagangan lalu Menteri menertibkan surat tanda pendaftaran waralaba apabila permohonan pendaftarnan waralaba telah memenuhi syarat.
Surat tanda pendaftaran waralaba berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, proses ini tidak dipungut biaya.

Menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi maupun penerima waralaba yang melanggar ketentuan.
Sanksi berupa peringatan tertulis, denda paling besar Rp 100 juta maupun pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) serta bantuan perkuatan modal. (arn/ir)

Sumber: detikfinance

0 comments: