Carrefour Dikhawatirkan Gusur Peritel Lokal

Wednesday, January 2, 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Akuisisi Alfa oleh Carrefour dikhawatirkan tidak hanya akan menggusur pasar tradisional, tapi juga peritel moderen lokal. Sebab, dengan akuisisi itu, Carrefour dapat ekspansi dalam bentuk minimarket yang hanya boleh dimiliki pemain lokal.

Di dalam revisi Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi yang terbaru, disebutkan perusahaan terbuka diperlakukan sama dengan perusahaan lokal. Artinya, perusahaan terbuka boleh memiliki minimarket dengan luas kurang dari 1.200 meter persegi.

"Kalau akuisisi itu terjadi, maka lengkap dan sempurnalah asing menjajah Indonesia," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia Susanto pada Tempo, Rabu (2/1) di Jakarta. Pasalnya, menurut dia, ritel sebagai sektor yang sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. "Jika sektor ini sudah dikuasai asing, bahkan dalam bentuk terkecil yang terdekat dengan masyarakat, maka asing bisa menentukan mulai dari jenis hingga harga dari produk yang banyak dikonsumsi masyarakat," kata Susanto.

Seperti diberitakan, 17 Desember lalu PT Carrefour Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan pemegang saham utama Alfa, PT Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte Ltd. Selanjutnya Carrefour akan memulai negosiasi untuk memiliki 75 persen saham Alfa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta mendukung proses akuisisi itu. Tapi ia meminta Carrefour pasca-akuisisi tetap konsisten berusaha di bidang hipermarket, tanpa harus memperluasnya menjadi supermarket atau minimarket. "Rantai makanan harus tetap seperti awal mulanya. Hipermarket harus tetap menjadi hipermarket, bukan menjadi supermarket atau di bawahnya agar tidak menjadi pemain dominan di ritel," papar Tutum.

Untuk mencegah hal itu, menurut dia, seharusnya pemerintah lebih jeli dalam membuat aturan teknis--turunan--dari Daftar Negatif Investasi tersebut. "Harus ada aturan detil bahwa pemilik lokal minimarket itu walaupun boleh yang sudah masuk bursa, tapi misalnya: manajemen tidak boleh dikuasai asing dan tidak boleh ada nama pemain asing dalam akta jual beli yang dikeluarkan notaris," jelasnya. Dengan begitu, menurut dia, pemain lokal yang benar-benar memiliki minimarket dengan sistem waralaba tersebut. "Dan hal ini senapas dengan semangat pemerintah daerah yang membatasi izin minimarket," tutur Tutum.

Seperti diketahui, pemerintah daerah Jakarta telah menhentikan sementara izin usah aminimarket selama tahun 2007, sebab saat ini jumlah minimarket yang semakin menjamur. Kendati pertumbuhan ritel telah banyak menggerakkan perekonomian kota, tapi pemerintah menilai perlu dilakukan penataan serta selektif dalam pemberian izin karena beberapa daerah sudah mengalami kejenuhan jumlah ritel atau minimarket.

R.R. Ariyani
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/01/02/brk,20080102-114648,id.html

0 comments: