Waralaba 2008: Ramai-ramai Jadi Lisensi?

Saturday, February 23, 2008

Oleh : Utomo Njoto (SWA)
Para pebisnis waralaba di Indonesia menghadapi tenggat (batas waktu) pendaftaran waralaba yang menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Waralaba No. 42 Tahun 2007 akan berlaku efektif mulai tanggal 24 Juli 2008. Pewaralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, dan terwaralaba harus mendaftarkan perjanjian waralaba.

PP ini dituding terlalu ketat mengatur bisnis waralaba. Padahal, PP ini disusun untuk menjawab seruan para pebisnis yang menghendaki perlindungan bagi para investor yang hendak menjadi terwaralaba.

Sejumlah praktisi waralaba memperkirakan PP ini bakal mengakibatkan migrasi dari sejumlah pebisnis waralaba ke bentuk kerja sama bisnis yang belum diatur ketat oleh pemerintah, yaitu lisensi, business opportunity (BO), dan paket usaha.

Bisnis yang belum memenuhi kriteria untuk menawarkan peluang waralaba harus menyingkir dari arena waralaba. Bila keras kepala dan tetap menggunakan istilah waralaba, mereka akan ditindak tegas. Bahkan dendanya bisa mencapai Rp 100 juta.

Harus diakui, kriteria untuk menjadi waralaba dalam PP ini terlalu ketat. Namun, bagi yang memenuhi syarat seharusnya kriteria ini justru menguntungkan dan meningkatkan kredibilitas.

Beberapa waralaba harus menjadi nonwaralaba karena memang tidak layak untuk diwaralabakan. Beberapa yang lain mungkin sebenarnya layak atau potensial untuk diwaralabakan, tapi tersandung syarat harus sudah beroperasi minimum lima tahun.

Belum lima tahun beroperasi.
Ini merupakan syarat yang agak berlebihan, meski cukup positif sebagai perlindungan bagi investor. Saya katakan berlebihan, sebab terbukti sejumlah waralaba besar yang sukses sekarang ini diwaralabakan di tahun kedua atau ketiga operasional bisnisnya, misalnya Odiva dan Veneta System.

Para pewaralaba yang belum lima tahun beroperasi pada tanggal 24 Juli 2008, disarankan untuk migrasi sementara ke lisensi merek, atau paket usaha, atau BO. Setelah lima tahun operasional, mereka dapat kembali menjadi waralaba.

Tidak memiliki ongoing support.
Pewaralaba yang sudah lima tahun beroperasi tapi tidak punya ongoing support memang tidak layak mengklaim bisnis mereka sebagai waralaba. Ongoing support alias bimbingan berkelanjutan dari pewaralaba kepada terwaralaba, minimal pengelolaan merek berupa strategi dan implementasi komunikasi pemasaran yang terpadu, termasuk pengawasan mutu untuk menjaga reputasi mereknya. Dalam cakupan yang lebih luas, bimbingan ini meliputi keseluruhan sistem bisnis, yaitu manajemen kepegawaian, sistem administrasi, dan hal-hal teknis seperti petunjuk penyajian makanan pada bisnis restoran.

Belum punya gerai yang sudah profit.
Aneh tapi nyata, sesungguhnya ada beberapa bisnis yang diwaralabakan meski belum ada gerai yang sudah terbukti menghasilkan profit memadai. Lebih aneh lagi, ada investor yang bersedia menempatkan uangnya untuk waralaba semacam ini.

Mulai 24 Juli 2008 mendatang, penawaran peluang waralaba tidak bisa lagi dilakukan oleh bisnis yang belum terbukti menguntungkan. Tentu saja ini tergantung pada konsistensi para pejabat yang berwenang mengawasi peraturan yang telah disusun.

Tiga alasan di atas merupakan hal mendasar yang akan memaksa pewaralaba untuk menjadi nonwaralaba karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PP. Namun, bila ada yang memenuhi syarat tetap memilih menjadi nonwaralaba, hal ini sangat disayangkan. Arena waralaba memberi kredibilitas lebih tinggi, sebab persyaratan yang ditetapkan dalam PP ini meminimalkan risiko investasi para terwaralaba.

Pernyataan di atas tidak bermaksud memandang rendah pebisnis yang menawarkan pola lisensi dan nonwaralaba lainnya. Akan tetapi, kurangnya regulasi pada kelompok nonwaralaba tentu membuat bisnis-bisnis yang belum teruji berada di sana.

Bagi yang sudah teruji tapi tersingkir oleh aturan minimum operasional lima tahun, anggap saja jalur nonwaralaba ini semacam tempat pengasingan sementara. Tetaplah bertahan dan kembalilah menjadi waralaba setelah memenuhi persyaratannya. Calon investor akan memahami posisi Anda yang tersingkir hanya karena syarat minimum sudah beroperasi lima tahun.

Tidak punya laporan keuangan tahunan?
Salah satu alasan pewaralaba dari kelompok UKM yang hendak menjadi nonwaralaba adalah persyaratan melampirkan laporan keuangan dua tahun terakhir. Sesungguhnya persyaratan laporan keuangan ini bukanlah laporan teraudit. Jadi, pewaralaba tidak sulit untuk memenuhinya. Lampirkan saja laporan keuangan tahunan yang dilaporkan ke Kantor Pajak.

Bila laporan keuangannya belum membukukan laba, memang harus melakukan perbaikan kinerja lebih dulu. Pewaralaba dapat melakukan migrasi dulu ke nonwaralaba, lalu kembali menjadi waralaba setelah memenuhi syarat.

Terwaralaba tidak punya NPWP?
Ini adalah salah satu alasan yang sangat tidak masuk akal yang pernah saya dengar dari pewaralaba yang sudah memenuhi syarat tapi memutuskan untuk menjadi nonwaralaba.

Beberapa pewaralaba yang mengajukan alasan ini menyebutkan bahwa bisnis yang diwaralabakan sangat kecil, misalnya dalam bentuk gerobak, atau sekadar pick up point laundry.

Bila laba usaha belum melewati batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), konon pada prinsipnya NPWP tidak wajib. Kalau laba usaha belum melewati batas PTKP, seyogyanya terwaralaba bisa melampirkan keterangan atau pernyataan mengenai jumlah laba usaha ini saat mendaftarkan perjanjian waralaba, sehingga tidak perlu melampirkan NPWP.

Namun bila memang sudah di atas PTKP, investor wajib memiliki NPWP. Hal ini berlaku untuk semua, bukan hanya waralaba.

Mengingat petugas pajak sedang melakukan eksensifikasi untuk menjaring warga negara yang penghasilannya di atas PTKP, maka setiap bisnis berpotensi diperiksa. Jadi, bentuk nonwaralaba tidak akan membebaskan investor dari kewajiban memiliki NPWP.

Inkubator.
Pemberlakuan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ini mau tidak mau akan memaksa pebisnis yang hendak mewaralabakan usahanya, tapi belum memenuhi kriteria, untuk sementara waktu masuk dulu ke inkubator, yaitu lisensi, BO, atau paket usaha. Meski demikian, sistem yang diterapkan tetap bisa menggunakan model waralaba, dengan catatan mengubah beberapa istilah mendasar, misalnya, biaya awal waralaba dan royalti dengan istilah-istilah lainnya. Dapat diprediksi, dengan kondisi seperti ini, penawaran lisensi dan BO akan makin marak di tahun 2008.

Bila Anda sudah mewaralabakan usaha Anda, atau sudah menjadi terwaralaba, tapi pewaralaba belum memenuhi kriteria dalam PP tersebut, maka perjanjian waralaba yang sudah ada seyogyanya diamendemen menjadi Perjanjian Lisensi, Perjanjian Kerja Sama Business Opportunity, atau Perjanjian Kerja Sama Paket Usaha.

Sumber : SWA
URL : http://www.swa.co.id/sekunder/kolom/pemasaran/details.php?cid=2&id=259

0 comments: